Makassarnews.id-Makassar
Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Konsultasi Reformasi Birokrasi (RB) dalam mewujudkan pemerintah Provinsi sulawesi selatan yang bersih melayani akuntabel dan berkinerji tinggi bertempat di Claro Makassar (31/3/22). Di hadiri oleh Deputi Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (MenkopolHukam) Marsda TNI Arif Mustofa dan mewakili Gubernur sulawesi selatan Sekda propinsi Abdul Hayat.
Bupati Jeneponto H. Iksan Iskandar mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai langkah strategi dalam penataan birokrasi yang baik.
Iksan Iskandar sebagai penyerah butir Komitmen reformasi biokrasi mewakili beberapa kepala daerah di sulawesi selatan mengatakan bahwa,” pemerintah daerah siap melakukan penataan dan pengelolaan birokrasi sebagai salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas aparatur negara untuk menciptakan pemerintahan yang baik ujar Bupati 2 periode tersebut yang di sampaikan oleh juru bicara pimpinan pemda Jeneponto Mustaufiq.
Lanjutnya bahwa dengan meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pemda Jeneponto tahin 2021 dari Nilai CC (Nilai 50-60) mengalami peningkatan ke nilai BB (Nilai 70-80) sehingga menjadi motivasi besar dalam melakukan pembenahan dan perbaikan pada sektor pelayanan yang akuntabel dan berkinerja tinggi”tutupnya.
Terlihat mendampingi Bupati Jeneponto Kepala Inspektorat Maskur, Kepala Bagian Organisasi Sitti Maryam, dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mustaufiq.(*)